Wajahsiberindonesia.com – Bareskrim Polri akhirnya menegaskan: ijazah S1 Presiden Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Kepastian ini didapat lewat uji forensik menyeluruh—dari bahan kertas, tinta, teknik cetak, stempel, tanda tangan, hingga pembandingan dengan ijazah seangkatan.
Namun, bukti ilmiah ini belum juga mampu menghentikan kontroversi. Di dunia nyata hingga media sosial, perdebatan soal keaslian ijazah Jokowi justru semakin melebar. Bahkan, Universitas Gadjah Mada ikut terseret dalam pusaran opini publik.
Pihak yang meragukan keaslian ijazah menilai hasil investigasi aparat belum cukup kredibel. Sebaliknya, para penuduh justru dinilai telah melanggar etika riset—karena menggunakan metode analisis yang lemah, tidak tervalidasi, dan penuh asumsi visual yang bisa menyesatkan. Dalam dunia akademik, pendekatan semacam ini jelas dianggap cacat metodologi dan sangat rentan bias.
Namun, persoalan ini bukan lagi sekadar soal dokumen pendidikan. Lebih dari itu, ini adalah gambaran nyata bagaimana di era digital, kebenaran bisa kabur tertutup kabut opini. Ini adalah tantangan besar demokrasi saat informasi melimpah, tapi kejelasan justru langka.
Hoaks dan disinformasi kini menyamar jadi ‘kebenaran baru’. Jika dibiarkan, hal ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara, merusak reputasi institusi pendidikan, dan meretakkan pondasi demokrasi yang sehat.
Sudah waktunya kita melangkah lebih serius. Pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, bisa mendorong lahirnya sistem verifikasi dokumen pendidikan yang transparan dan mudah diakses—dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Lebih jauh lagi, perlu ada lembaga independen yang khusus memverifikasi dokumen pejabat publik. Kolaborasi dengan akademisi, lembaga riset, bahkan institusi internasional bisa memperkuat kepercayaan publik.
Karena demokrasi yang sehat butuh lebih dari sekadar suara—ia butuh kebenaran yang tak tergoyahkan, dan kepercayaan yang tak mudah runtuh.
sumber:antaranews.com
