Wajahsiberindonesia.com , Jakarta, 25 Juli 2025 — Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan perkotaan Indonesia menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan infrastruktur dasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa lebih dari 57% penduduk Indonesia kini tinggal di wilayah urban, meningkat drastis dari 42% dua dekade lalu.
Fenomena urbanisasi ini didorong oleh migrasi besar-besaran dari desa ke kota, utamanya karena faktor ekonomi dan lapangan kerja. Namun, laju pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan perencanaan kota yang memadai, sehingga banyak warga akhirnya tinggal di permukiman padat, bahkan kawasan kumuh.
“Kami menghadapi tekanan besar dalam menyediakan fasilitas umum, air bersih, dan transportasi. Jika tidak ditangani dengan serius, ini bisa memicu krisis sosial dan lingkungan,” kata Direktur Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Lilis Maharani, saat ditemui di sela Forum Kependudukan Nasional 2025 di Jakarta, Kamis (24/7).
Sementara itu, kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah mempercepat program rumah subsidi dan memberlakukan moratorium pembangunan kawasan elit yang tidak menyerap kebutuhan mayoritas warga.
Menurut pengamat kependudukan dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Prasetya, solusi jangka panjang harus melibatkan pengembangan wilayah pinggiran dan peningkatan kualitas hidup di desa. “Desentralisasi ekonomi adalah kunci. Kota tidak bisa terus menjadi magnet jika desa tetap tertinggal,” ujarnya.
Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 300 juta jiwa pada 2045, para ahli sepakat bahwa kebijakan kependudukan harus menjadi prioritas lintas sektor — mulai dari perumahan,
