Haji Aweng Kurniawan: Pajak untuk Membangun Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga

Wajahsiberindonesia.com, BATAM – Dalam langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, hadir dalam Sosialisasi Optimalisasi PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Hotel Harmoni One, Batam Center, pada Senin, 25 Agustus 2025. Acara ini dibuka oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri oleh pejabat Pemkot Batam, pemangku kepentingan, serta perwakilan masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda SE, juga turut hadir.

Aweng menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemko Batam dalam sosialisasi ini. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini untuk memastikan masyarakat memahami regulasi yang akan diterapkan, serta menghindari kesalahpahaman saat kebijakan mulai dijalankan.

“Sosialisasi ini adalah langkah yang tepat untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan mendukung kebijakan pajak ini. Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan sangat krusial untuk memperkuat PAD, yang nantinya digunakan untuk pembangunan,” ujar Aweng.

Politisi Gerindra ini menekankan bahwa peningkatan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Batam. Selain proyek pembangunan jalan yang sedang berlangsung, optimalisasi PAD juga diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur pengendalian banjir, seperti drainase di titik-titik rawan genangan.

“Batam masih memiliki beberapa ruas jalan yang sering terendam banjir. Dengan PAD yang lebih kuat, pemerintah akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik untuk menangani masalah ini secara efektif,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menggarisbawahi pentingnya penguatan PAD untuk mendukung pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam mengelola potensi pendapatannya sendiri.

“Dalam Munas VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya pada Maret 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa Batam termasuk salah satu dari sembilan daerah dengan kemandirian fiskal paling kuat di Indonesia. Ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab kita untuk menjaga dan meningkatkan kemandirian tersebut,” ungkap Amsakar.

Sosialisasi ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Pajak yang kita bayarkan bukanlah beban, melainkan investasi untuk kemajuan kota kita,” tegasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, melaporkan bahwa hingga saat ini, realisasi penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB telah mencapai 74 persen dari target tahun berjalan. Dengan dukungan semua pihak, Pemko Batam optimis bahwa target penerimaan di akhir tahun dapat tercapai bahkan melebihi 100 persen.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan Batam yang berkelanjutan. Optimalisasi PAD dari sektor perpajakan menjadi pilar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.