Wajahsiberindonesia.com, Jakarta, 3 September 2025 – Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengemukakan pandangannya mengenai tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai adil dan berpihak pada rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa tunjangan DPR harus mencerminkan tanggung jawab dan amanah yang diemban oleh para wakil rakyat. “Tunjangan yang besar seharusnya tidak hanya menjadi keuntungan bagi anggota DPR, tetapi juga harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengusulkan beberapa poin penting mengenai perbaikan sistem tunjangan DPR:
- Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap komponen tunjangan harus dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana tersebut.
- Penyesuaian dengan Kinerja: Tunjangan sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan kinerja dan kontribusi anggota DPR terhadap rakyat, bukan hanya berdasarkan jabatan.
- Program Sosial: Sebagian dari tunjangan yang diterima bisa dialokasikan untuk program-program sosial yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
- Pengurangan Biaya Operasional: Prabowo juga mengusulkan agar tunjangan untuk biaya operasional dapat direvisi untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Prabowo berharap bahwa dengan adanya perubahan ini, kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat meningkat. “Kami ingin menunjukkan bahwa DPR bukan hanya lembaga yang mengatur dan membuat undang-undang, tetapi juga lembaga yang peduli dan berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Respon dari berbagai kalangan atas pernyataan ini beragam. Beberapa aktivis masyarakat menyambut baik usulan Prabowo dan berharap agar langkah ini segera direalisasikan. Namun, ada juga yang skeptis dan meminta agar perubahan tersebut tidak hanya menjadi wacana belaka.
Dengan semakin tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja DPR, langkah-langkah konkret yang diusulkan oleh Prabowo diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sistem pemerintahan di Indonesia.
sumber:cnnindoesia.com
