Rakor Pelaksanaan P3PD NTB | Menoreh catatan berharga bagi penguatan Aparatur Pemerintah Desa

Sambutan Kadis DPMPD Dukcapil Provinsi NTB Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP

Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Provinsi NTB telah dilaksanakan Kamis, 2 November 2023 di Hotel Lombok Raya – Mataram. Turut serta dalam kegiatan dimaksud adalah DPMPD Dukcapil Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, BPBD Provinsi, Bappeda Provinsi/Kabupaten, Inspektorat Provinsi/Kabupaten, Bangkesbangpol Provinsi/Kabupaten, TPP Program P3MD dan TA RMC 2 Provinsi NTB serta didampingi oleh 3 Aparatur Sipil Negara dari lingkup Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

Dalam sambutannya Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB menandaskan bahwa UU Desa memberikan ruang yang cukup untuk desa membangun serta Pemerintah Supra Desa membangun desa. Selebihnya kerangka desentralisasi menempatkan desa sebagai subyek pembangunan dengan didukung oleh dana desa dalam jumlah yang cukup signifikan.

Mencermati kerangka di atas seyogianya layanan dasar akan lebih baik, kemiskinan ekstrim dapat diminamilisir dan laju angka stunting dapat ditekan secara masimal. Untuk mencapai situasi dimaksud sudah tentu dukungan multipihak menjadi mutlak diperlukan dalam bingkai percepatan pencapaian tujuan. Selain itu sinergisitas kegiatan lapangan maupun dukungan daerah juga menjadi ikhwal yang segera ditindaklanjuti. Tegas Kadis DPMPD – NTB.

Tekait dengan materi pemaparan oleh sejumlah narasumber, Gunawan Modjo selaku Koordinator Provinsi RMC 2 NTB dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penyaluran dana desa yang semakin banyak acapkali tidak diikuti serta merta dengan penguatan kapasitas yang memadai bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa. Fakta serupa seringkali membuat sejumlah Aparatur Pemerintahan Desa bersentuhan dengan kasus penyalahgunaan dana yang nyaris berbenturan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Bertalian dengan kondisi tersebut maka dukungan penguatan yang dikembangkan oleh P3PD diharapkan setidaknya akan membantu mengurai sejumlah isu yang diharapkan akan memberikan pengaruh positif bagi perubahan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik.

Di punghujung pemaparannya, Korprov menyampaikan bahwa dalam konteks penguatan kapasitas yang sudah dilaksanakan beberapa saat yang lalu bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa pada 896 desa yang diundang tergambar bahwa semangat maupun motivasi bagi perubahan tata kelola Pemerintahan Desa dinilai relative bagus. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran desa mencapai 99% dengan kehadiran peserta pelatihan hingga 97% pada 6 angkatan yang digelar. Sudah barang tentu itu semua merupakan hasil karya bersama Tim di NTB sehingga apresiasi dan terima kasih kepada segenap unsur menjadi bagian yang tidak luput dari perhatian Koordinator Provinsi yang akrab disapa “Bang Gun”.

Lain halnya dengan Dr. Ir. H. Iswandi M.SI selaku kepala Bappeda Provinsi NTB, dimana pointer menarik yang ditoreh dalam proses rapat koordinasi adalah Bappeda memberikan apresiasi kepada P3PD yang melakukan penguatan kapasitas bagi Aparatur Pemerintah Desa. Lebih tajam ditegaskan bahwa setidaknya ada 2 aspek penting dari penguatan tersebut yaitu: 1). Perubahan tata kelola ke arah yang lebih bagus dan 2). Pembangunan dilakukan tepat sasaran.

Untuk pencapaian ke dua aspek tersebut, lebih jauh disampaikan bahwa Bappeda pun akan mendayagunakan sumber daya yang disediakan P3PD dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan pembangunan terutama terkait dengan pembangunan SDM. Ikhwal penting yang diingatkan oleh Kepala Bappeda bahwa mengingat sinergisitas seringkali sulit dilaksanakan maka penting dilakukan penguatan terhadap pihak yang terlibat. Kaitan dengan hal tersebut P3PD akan mengambil kiprah yang besar sehingga mutu sumber daya yang ada di desa akan semakin bagus dan memiliki daya saing yang memadai.

Disela-sela rapat, Kepala Bappeda mengingatkan agar P3PD dapat menjadi sebuah model menyeluruh dalam rangka tata kelola dan atau pembangunan. Hal ini cukup beralasan mengingat dua kegiatan yang diampu oleh dua kementrian dalam bingkai P3PD merupakan kegiatan strategis dan dapat menjadi ajang sinergisitas dalam upaya akselerasi strategi transformasi ekonomi menuju peningkatan produktivitas. Selebihnya, P3PD selaras dengan RPD NTB untuk tahun 2024 hingga 2026.

Bertalian dengan perencanaan kegiatan, Kepala Bappeda menyebut bahwa desa menjadi basis implementasi program sehingga penting adanya data yang berkualitas di tingkat desa yang dijadikan sebagai pijakan dalam melihat situasi desa kemudian dijadikan sebagai bahan agar perencanaan kegiatan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan kapasitas terkait data menjadi hal penting dilakukan bagi komponen di desa yang bersentuhan dengan data. Senyatanya masih banyak data di desa yang kurang bagus bahkan nyaris tidak tersedia. Juga disampaikan bahwa semakin banyak kegiatan yang difasilitasi di desa seringkali pengaruhnya tidak signifikan terhadap penurunan jumlah problem yang muncul padahal seharusnya problem menjadi nol sebanding dengan meningkatnya jumlah kegiatan.

Sebagai closing statement, Kepala Bappeda menaruh harapan P3PD dalam melakukan peningkatan kapasitas akan mampu memberikan dampak bagi perubahan prilaku, penanganan isu desa dapat ditangani secara cepat dan tepat serta kualitas pembangunan desa lebih baik.

Dalam kegiatan penutupan rapat koordinasi, Sekdis DPMPD Dukcapil Provinsi NTB menegaskan bahwa ada sejumlah catatan berharga yang diperoleh dalam proses rapat koordinasi antara lain: 1). Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa penting dilakukan penguatan kapasitas selaras dengan isu yang muncul pada setiap lokasi; 2). Mengingat penguatan klasikal yang telah dilakukan P3PD waktunya belum memadai sesuai kebutuhan, maka dibutuhkan intervensi paska pelatihan dalam wujud pendampingan/bimbingan tehnik multi pihak yang memiliki relevansi tupoksi bertalian dengan tata kelola pemerintahan desa; 3). Isu yang muncul akan menjadi bahan tindak lanjut oleh Tim TPP/Sekber secara kolaboratif; dan 4). Hasil monev tim akan didapatkan gambaran maping terkait isu/potensi kawasan yang dinilai menjadi ikhwal yang sangat berharga dalam perumusan rencana kegiatan lintas sektoral.

Writer: Lukman Taufik (TA. Training Specialist RMC 2 NTB)Editor: Masyhur (TA. Digital & Online Learning Specialist RMC 2 NTB)