Wajahsiberindonesia.com, Jakarta – BP Batam mengikuti Pertemuan Awal Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian serta Lembaga Tahun 2024, yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025).
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut untuk membahas pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK pada Semester II Tahun 2024 dan pemberitahuan pemeriksaan Semester I Tahun 2025 di lingkungan DJPKN V.
Kegiatan yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) berlangsung di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat, dipimpin oleh Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah entitas di Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BP Batam, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, dan BPKH.
Pertemuan awal ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antara BPK sebagai pihak pemeriksa dengan kementerian dan lembaga, serta untuk mencapai kesepahaman mengenai proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasarrudin Umar.
Li Claudia menyampaikan bahwa BPK RI telah menginformasikan bahwa semua Kementerian dan Lembaga di lingkungan Ditjen PKN V telah menyerahkan laporan keuangan unaudited untuk Tahun 2024 sebelum batas waktu 28 Februari 2025.
BPK memberikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing institusi, terutama melalui penyampaian laporan yang tepat waktu.
Ia menyatakan dukungan terhadap upaya BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan asistensi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih kepada BPK RI atas upaya dan langkah preventif, serta asistensi yang diberikan kepada para K/L, termasuk kami di BP Batam. Ini adalah langkah fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di BP Batam,” ungkap Li Claudia.
Bersama Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Li Claudia menegaskan komitmen untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan bagi BP Batam.
Wakil Kepala BP Batam yang juga merupakan Wakil Wali Kota Batam berkomitmen agar seluruh jajaran BP Batam dapat mengikuti rekomendasi BPK RI untuk perbaikan di tahun ini.
Ini adalah bentuk komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang dikelola dengan lebih baik.
“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan mendiseminasikan isu-isu yang terdapat dalam LHP BPK kepada seluruh jajaran, agar ke depannya kami dapat mengurangi risiko masalah yang sama muncul kembali. Hal ini sesuai dengan masukan dari BPK, dan kami akan segera menyinkronkannya dengan jajaran,” kata Li Claudia.
