Wajahsiberindonesia.com, Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Keberhasilan kementerian dalam menangani sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, mengoptimalkan Reforma Agraria, serta memberantas mafia tanah menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi pencapaian Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kami berterima kasih atas paparan sembilan program kerja Menteri ATR/BPN. Progres dan pencapaian yang diraih layak diapresiasi,” ujarnya dalam siaran resmi, Jumat (31/1/2025).
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran 2024, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang melampaui target. “Realisasi anggaran mencapai Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir, menunjukkan efektivitas dalam Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Taufan Pawe, memuji langkah tegas Menteri ATR/BPN dalam membatalkan sertifikat bermasalah di kawasan Pagar Laut. “Keberanian Pak Menteri dalam membatalkan alas hak bermasalah patut diapresiasi,” ungkapnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk bekerja secara transparan dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan. “Kami akan menuntaskan semua permasalahan dengan transparan dan menyampaikan informasi secara jelas kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” ujarnya.
Dengan dukungan dari Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja serta mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Secara daring, rapat juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia.
sumber: infopublik.id
