Wajahsiberindonesia, Jakarta – Lima nama mencuat sebagai menteri dengan kinerja paling cemerlang di awal periode pemerintahan terbaru Presiden Joko Widodo. Temuan ini disampaikan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) melalui laporan survei nasional yang dirilis pekan ini. Kelima sosok tersebut dinilai tidak hanya bekerja dari balik meja birokrasi, tetapi turun langsung ke lapangan, menyentuh inti persoalan, dan menghadirkan hasil yang konkret.
Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan margin of error sekitar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Menurut LSI, dalam tiga bulan pertama masa kerja kabinet, publik mulai jeli menilai siapa saja menteri yang bergerak cepat dengan kebijakan nyata, dan siapa yang masih berkutat dalam tataran wacana. Dari hasil survei tersebut, lima nama teratas berhasil mencuri perhatian masyarakat luas.
Di posisi pertama, Menteri Agama Nasaruddin Umar dinilai berhasil menghadirkan wajah baru Kementerian Agama yang lebih teduh, moderat, dan inklusif. Lewat pendekatan lintas iman dan program berbasis toleransi, Nasaruddin tampil bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai tokoh pemersatu bangsa. Langkah-langkahnya mengaktifkan kembali forum dialog antaragama serta keterlibatannya langsung dalam meredam potensi konflik berbasis keyakinan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, melangkah dengan pendekatan yang tenang namun progresif. Ia langsung menginisiasi reformasi kurikulum, memprioritaskan pelatihan guru berbasis kompetensi, dan memperkuat infrastruktur pembelajaran digital. Keterlibatannya yang intens dengan komunitas pendidikan—dari tenaga pendidik hingga orang tua murid—membuatnya dikenal sebagai sosok pendidik yang juga mau mendengar. Dalam penilaian publik, langkah-langkah yang diambil Abdul Mu’ti dianggap nyata dan menyentuh kebutuhan mendesak dunia pendidikan.
Nama berikutnya cukup mencuri perhatian: Teddy Wijaya, Sekretaris Kabinet. Meski perannya lebih banyak berlangsung di balik layar, ia mendapatkan pengakuan atas kemampuannya menjaga koordinasi lintas kementerian tetap berjalan solid. Di bawah kepemimpinannya, proses birokrasi dinilai lebih efisien, agenda rapat lebih produktif, dan pengambilan keputusan strategis berlangsung lebih cepat. Perannya dipandang penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya disusun dengan cepat, tapi juga dijalankan dengan tepat.
Dari sektor keuangan, Sri Mulyani kembali menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu menteri paling solid di kabinet. Stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global menjadi bukti kepiawaiannya mengelola fiskal negara. Reformasi perpajakan terus berjalan, pengelolaan anggaran lebih transparan, dan keberpihakan pada masyarakat rentan tetap menjadi prioritas. Meskipun menghadapi tekanan politik terhadap kebijakan subsidi dan belanja negara, Sri Mulyani tetap dipercaya publik karena konsistensinya yang tak mudah tergoyahkan.
Melengkapi lima besar, Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, langsung tancap gas sejak hari pertama kembali menjabat. Tanpa banyak gembar-gembor, ia turun langsung ke pusat-pusat produksi pangan. Distribusi pupuk diperbaiki, harga gabah mulai stabil, dan perhatian kepada kelompok tani kembali ditingkatkan. Di tengah kekhawatiran akan krisis pangan global, Amran dinilai sebagai teknokrat yang tahu betul medan yang dihadapi karena ia telah lama berkecimpung langsung di sektor pertanian.
Menurut Peneliti Senior LSI, Dr. Hadi Firman, hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih selektif dan realistis dalam menilai pejabat publik. “Mereka yang dinilai berhasil bukan lagi karena gaya bicara atau pencitraan, melainkan karena dampak nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/4).
Meski berasal dari kementerian dan latar belakang yang berbeda, kelima sosok ini memiliki benang merah yang sama: mereka mengutamakan kerja nyata. Mereka hadir bukan hanya di ruang konferensi pers, tetapi juga di sawah, sekolah, rumah ibadah, hingga jalur-jalur koordinasi kebijakan nasional. Dalam waktu yang masih relatif singkat, mereka telah menunjukkan bahwa kinerja seorang menteri seharusnya diukur dari jejak langkah di lapangan, bukan sekadar dari tumpukan laporan.
