Wajahsiberindonesia.com I Permasalahan kepadatan lalu lintas di daerah Kota Batam memang menjadi perbincangan yang ramai di media sosial. Belakangan, warga mengeluh terjadi kemacetan di Jalan Panbil, Tiban dan Piayu. Kemacetan memang setiap hari terjadi di banyak titik, terutama area panbil piayu.
Warga Batam pun mengeluhkan kondisi kemacetan yang semakin parah serta minimnya ketersediaan transportasi umum yang memadai. HMI Cabang Batam juga menilai bahwa kondisi transportasi umum di Batam memang masih sangat buruk dan sangat membutuhkan perhatian dari pemko batam.
“Batam kan belum punya transportasi umum yang memadai yang berada di bawah kewenangan Pemko, adanya Carry, Bimbar dan bus Kota Batam yang sudah kumuh dan tidak layak. Jadi, secara umum ya transportasi umum di Batam masih buruk,” kata Pengurus HMI Cabang Batam Budi Rifki, Minggu (03/12/2023).
Budi Rifki Pengurus HMI Cabang Batam mengatakan, di usia Batam yang sudah 194 Tahun pada tahun ini, Pemko Batam belum memberikan perhatian yang cukup serius terhadap tersedianya transportasi umum yang memadai.
Menurutnya, dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan, sudah saatnya Pemko Batam memberi perhatian lebih pada transportasi umum.
“Saya lihat sih engga ada perhatian ke sana (transportasi umum). Dilihat dari kondisi Carry Dan Bimbarnya saja. Ya sebagai daerah penyangga Ekonomi dan Wisata warganya banyak bekerja di Industri yang mobilitasnya cukup tinggi, saya kira sudah saatnya membangun jaringan transportasi publik,” jelas Budi Rifki Pengurus HMI Cabang Batam.
Budi Rifki menyarankan Pemko Batam agar segera melakukan pembenahan untuk Carry atau Bimbar berukuran sedang dari sisi kenyamanan dan ketersediaan jadwal yang baik, Harus sampai membangun Transportasi yang memadai dan terjangkau untuk warga karena membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi.
“Cukup misalnya dengan bus-bus sedang dan Carry yang dibenahi dan diperbanyak. Bus-bus yang cukup baik dengan kondisi terjadwal, itu sudah bisa memperlihatkan bahwa Pemko punya perhatian untuk mengembangkan angkutan umum. Tidak juga harus bangun Jalan yang di lebarkan karena biayanya besar. Angkutan kotanya saja,” tegasnya.
Untuk mengurangi kebutuhan pendanaan, Budi Rifki menyarankan agar Pemko Batam menggandeng para pengembang atau pengelola untuk menyediakan jaringan transportasi publik di kantong-kantong permukiman, misalnya untuk mobilitas warga ke sekolah dan pusat perbelanjaan.
“Kalau bisa diselenggarakan itu saya kira baik, jadi tidak harus Pemko sendiri yang mengelola dan investasi, tapi Pemko bisa memfasilitasi supaya developer-developer yang membangun perumahan wajib menyediakan jaringan transportasi umumnya,” jelasnya. (RD)
