Kunjungan DPRD Jawa Timur ke BP Batam: Mempelajari Pengelolaan Investasi dan Teknologi

Wajahsiberindonesia.com, Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menerima kunjungan dari Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur pada Selasa pagi, 21 Januari 2025.

Kunjungan ini dihadiri oleh 13 anggota Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B, Husni Mubarok (Fraksi Partai Gerindra). Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mempelajari pengelolaan Batam yang dianggap sangat progresif dalam aspek investasi dan teknologi.

Kedatangan rombongan diterima oleh Kabiro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuti Sirait, yang didampingi oleh Direktur PTSP, Harlas Buana, serta Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Surya Kurniawan Suhairi, bersama pejabat eselon III dan IV terkait.

“Kami ingin menggali dan belajar dari pengelolaan Batam yang luar biasa, sehingga Batam dapat menjadi kota yang sangat progresif dan signifikan. Kami ingin mengetahui bagaimana investasi yang berkembang di sini dapat bersinergi dengan budaya lokal dan menyerap tenaga kerja,” ungkap Husni Mubarok dalam sambutannya.

Ariastuti Sirait menyambut hangat kedatangan rombongan ini dan mengekspresikan kebanggaannya atas kunjungan dari salah satu daerah termaju di Indonesia. “Merupakan suatu kehormatan bagi kami, Jawa Timur sebagai daerah maju, untuk datang ke Batam guna belajar tentang pengelolaan kami. Kami juga mengetahui bahwa mereka telah memiliki KEK yang telah established, seperti KEK Gresik dan KEK Singhasari, serta Surabaya yang maju dalam tata kota dan teknologi,” kata Tuty.

Dalam forum tersebut, juga dibahas mengenai keistimewaan Batam yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia, yaitu insentif yang ditawarkan kepada investor, seperti pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Surya Kurniawan Suhairi menambahkan bahwa Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi pembeda yang signifikan dengan daerah lain di Indonesia, terutama dalam hal pajak, termasuk PPN yang akan berlaku sebesar 12 persen pada awal tahun 2025. “Status FTZ Batam memberikan keunggulan bagi daerah ini. Kawasan perdagangan bebas akan berdampak positif pada daya saing ekspor Indonesia,” jelas Surya.

Investor kini semakin nyaman dengan adanya penyederhanaan sistem birokrasi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta peningkatan perekonomian. Namun, Surya juga menekankan perlunya pengembangan sekolah vokasi atau BLK untuk menciptakan SDM terampil sesuai kebutuhan investor, sebuah hal yang disambut baik oleh Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur yang telah memiliki banyak sekolah vokasi dan Balai Latihan Kerja.

“Dari kesempatan ini, banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dengan Jawa Timur ke depan, seperti kerja sama Balai Latihan Kerja untuk SDM terampil di Batam dan Expo Premium Produk Dalam Negeri di Batam,” tutup Surya.