Wajahsiberindonesia.com, Jakarta, 10 November 2025 – Dalam perkembangan terbaru di dunia politik Amerika Serikat, mantan Presiden Donald Trump dan sejumlah anggota Partai Republik lainnya mengancam untuk mencabut status kewarganegaraan Zohran Mamdani, seorang anggota dewan kota New York yang dikenal karena pandangannya yang progresif dan kritiknya terhadap kebijakan imigrasi. Ancaman ini menimbulkan gelombang reaksi di kalangan pengamat hukum dan aktivis hak asasi manusia.
Zohran Mamdani, yang lahir di Amerika Serikat dari orang tua yang berasal dari Uganda, telah menjadi suara terdepan dalam mempromosikan kebijakan yang mendukung imigran dan masyarakat terpinggirkan. Namun, menurut Trump dan pendukungnya, Mamdani dianggap tidak layak memegang kewarganegaraan karena pandangannya yang dianggap kontroversial.
“Ini adalah serangan langsung terhadap identitas dan hak asasi saya sebagai warga negara,” ungkap Mamdani dalam sebuah pernyataan. “Kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang bisa dicabut hanya karena perbedaan pendapat.”
Para ahli hukum berpendapat bahwa mencabut status kewarganegaraan seseorang di Amerika Serikat adalah proses yang rumit dan jarang terjadi. Menurut hukum, kewarganegaraan hanya dapat dicabut dalam kasus-kasus tertentu, seperti penipuan dalam proses naturalisasi. “Tanpa bukti yang kuat, ancaman ini lebih bersifat politis daripada hukum,” jelas seorang profesor hukum dari Universitas Harvard.
Reaksi terhadap ancaman ini datang dari berbagai kalangan, termasuk anggota Kongres yang menyatakan dukungan kepada Mamdani. “Ini adalah upaya untuk membungkam suara-suara yang kritis terhadap kekuasaan,” kata seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat. “Kami tidak akan membiarkan intimidasi ini berhasil.”
Sementara itu, Trump dan pendukungnya terus melanjutkan retorika mereka di media sosial, dengan menuduh Mamdani sebagai pengkhianat. Namun, banyak yang percaya bahwa ini hanyalah taktik untuk menarik perhatian pemilih menjelang pemilihan mendatang.
Dengan situasi ini, banyak yang bertanya-tanya: apakah ancaman tersebut memiliki dasar hukum? Ataukah ini hanya bagian dari strategi politik yang lebih luas? Sementara waktu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, satu hal yang pasti: perdebatan mengenai kewarganegaraan dan kebebasan berpendapat di Amerika Serikat terus berlanjut.
sumber:cnnindonesia.com
