Wajahsiberindonesia.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berperan penting dalam kebangkitan perekonomian di daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Senin (20/1/2025).
Menurut Bima, pelaksanaan kebijakan MBG akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak di tingkat daerah. Para pengusaha lokal, vendor, petani, serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam ketahanan pangan akan berperan aktif dalam menjalankan program ini.
Bima juga menekankan antusiasme tinggi pemerintah daerah (pemda) terhadap kebijakan MBG. Terutama, daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, seperti Kabupaten Badung di Bali, memiliki potensi untuk mengalokasikan anggaran MBG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal kuat, seperti Kabupaten Badung, memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran MBG yang didominasi dari APBD,” jelas Bima.
Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Bima menambahkan bahwa ada beberapa model kemitraan yang akan diterapkan, termasuk kemungkinan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional.
“Ujung-ujungnya, program ini tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Namun, penerapan program MBG tetap bergantung pada kapasitas fiskal daerah. Jika suatu daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup, pemerintah pusat akan memberikan keleluasaan untuk merealisasikan program ini melalui anggaran daerah. Sebaliknya, jika kapasitas fiskal daerah terbatas, pemerintah pusat akan memberikan subsidi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.
Bima menekankan pentingnya pemahaman terhadap situasi dan kondisi daerah, terutama setelah diterapkannya semangat otonomi daerah yang memberikan prioritas dan visi-misi masing-masing kepala daerah.
“Dalam era otonomi daerah, ada prioritas daerah yang harus diperhatikan dan disinkronkan dengan kebijakan pusat,” kata Bima.
Sumber:infopublik.id
