Program ini akan dimulai dengan pelelangan proyek infrastruktur jaringan internet yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2025. Pemerintah menggandeng operator telekomunikasi nasional dan swasta untuk ikut serta dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pemenang lelang akan bertanggung jawab membangun serta mengelola infrastruktur jaringan internet, termasuk penyediaan layanan kepada masyarakat.
Langkah ini tak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses internet di kota-kota besar, tetapi juga untuk menjangkau wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan yang selama ini masih minim konektivitas. Pemerintah berharap, dengan tarif yang terjangkau dan kecepatan tinggi, masyarakat di seluruh pelosok negeri bisa menikmati layanan digital secara merata, dari pendidikan hingga ekonomi digital.
Kominfo menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari agenda besar nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era digital. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografis, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, layanan publik digital, dan peluang ekonomi berbasis internet.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam proyek ini adalah ketersediaan infrastruktur penunjang, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Oleh karena itu, proyek ini juga akan disinergikan dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS), penguatan jaringan fiber optik, serta kolaborasi dengan satelit multifungsi SATRIA yang sudah mulai beroperasi.
Jika proyek ini berhasil, Indonesia akan mencetak sejarah baru dalam bidang konektivitas digital. Kecepatan 100 Mbps dengan harga Rp100 ribu akan menjadi standar baru yang menjadikan akses internet bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang mudah dijangkau semua lapisan masyarakat. Pemerintah optimistis, langkah ini akan memperkuat fondasi ekonomi digital nasional dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan.